Analisis Sentimen Publik Terhadap Program Kerja Pemerintahan Prabowo Subianto

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA telah mengungkapkan hasil analisis dan riset terkini yang menunjukkan bahwa tujuh dari delapan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respons positif dari opini publik di berbagai platform digital. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024, dengan fokus pada sentimen positif dan negatif, sementara sentimen netral tidak diikutsertakan.

Denny Januar Ali, pendiri LSI Denny JA, dalam Catatan Akhir Tahun 2024 yang disiarkan di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan komputasional untuk memetakan persepsi publik melalui media sosial, media berbasis web, forum diskusi online, dan podcast. Hasil riset ini memberikan gambaran kuantitatif berdasarkan jumlah percakapan dan persentase sentimen positif serta negatif terhadap setiap program, yang dilengkapi dengan analisis kualitatif dari pendapat ahli.

Salah satu program yang mendapatkan respons positif adalah swasembada pangan, dengan 7.922 frekuensi percakapan, di mana 70 persen di antaranya positif. Publik optimistis bahwa program ini dapat meningkatkan ketahanan pangan, meskipun ada kekhawatiran mengenai target ambisius dan efisiensi anggaran.

Program peningkatan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat, dengan 17.925 frekuensi percakapan, 71,6 persen di antaranya positif. Tantangan utama program ini adalah memastikan distribusi anggaran yang adil.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan transisi menuju energi hijau juga mendapat respons positif, dengan 8.002 frekuensi percakapan, 58 persen di antaranya positif. Namun, masih ada skeptisisme terhadap target pertumbuhan tinggi yang dicanangkan pemerintah.

Program makan bergizi gratis untuk menghapus stunting mendapat 2.264 frekuensi percakapan, dengan 52,7 persen sentimen positif. Tantangan utama program ini adalah realisasi di daerah terpencil.

Program pembangunan 3 juta rumah juga direspons positif, dengan 4.190 frekuensi percakapan, 53,7 persen di antaranya positif. Kritik muncul terkait pendanaan dan waktu realisasi.

Kenaikan upah minimum nasional (UMN) hingga 6,5 persen pada 2025 mendapat 5.248 frekuensi percakapan, dengan 52,6 persen sentimen positif. Namun, ada satu wacana yang mendapat respons negatif, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dengan 1.629 frekuensi percakapan, 76,3 persen di antaranya negatif. Publik khawatir wacana ini dapat melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi.

Berdasarkan temuan ini, Denny JA menyarankan pemerintah untuk fokus pada implementasi program-program yang direspons positif oleh publik, meningkatkan transparansi, dan memastikan program-program kerja pemerintah inklusif, menjangkau seluruh daerah dan kelompok masyarakat. Selain itu, Denny JA juga menyarankan agar Presiden Prabowo tidak lagi menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena dianggap kontraproduktif.

Dengan demikian, hasil riset ini memberikan pandangan yang jelas mengenai persepsi publik terhadap program kerja pemerintahan saat ini, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan penerimaan program-programnya di masyarakat.