Utang Pemerintah Indonesia: Tantangan dan Solusi di Tahun 2025

VOXINDONESIA.COM, Jakarta - Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia, terutama terkait utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, ditambah dengan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun. Total kebutuhan pembiayaan ini mencapai Rp 1.576,23 triliun, sementara saldo kas dan setara kas yang tersedia hanya sekitar Rp 400 triliun. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mencari solusi pembiayaan yang efektif tanpa mengandalkan saldo kas yang ada.

Di tengah tantangan ini, pemerintah juga harus memenuhi berbagai janji Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, pembukaan lahan pertanian, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan proyek "Danantara". Semua ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, sementara anggaran pemerintah sudah terbagi untuk belanja mandatory sektor pendidikan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) peninggalan Joko Widodo, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk mengatasi kesulitan anggaran, pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan beberapa PSN yang dianggap tidak ekonomis. Jalan pintas yang diambil adalah memotong anggaran di luar pemenuhan janji Presiden Prabowo, mandatory spending sektor pendidikan, dan beberapa PSN dengan istilah "kebijakan efisiensi". Namun, kebijakan ini tidak konsisten karena masih ada 17 kementerian/lembaga yang dikecualikan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan anggaran hingga Rp 750 triliun untuk investasi pemerintah. Namun, tantangan yang dihadapi bukan sekadar berhemat, melainkan juga memastikan ketersediaan dana untuk pembelian barang. Saat ini, rasio likuiditas pemerintah tidak ideal, dengan kas dan setara kas sebesar Rp 430,7 triliun dan kewajiban jangka pendek Rp 1.092,3 triliun, menghasilkan rasio likuiditas 0,39 atau 39 persen.

Masalah utama yang dihadapi adalah manajemen utang di era Joko Widodo, di mana utang pemerintah meningkat dari Rp 2.608,7 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp 8.680,13 triliun pada November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengelola utang tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik, tidak hanya bergantung pada ambang batas utang terhadap PDB sebesar 60 persen.

Dalam UU APBN 2025, anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan anggaran belanja Rp 3.621,3 triliun, menghasilkan defisit Rp 616,2 triliun. Defisit ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan, termasuk utang/pinjaman. Pemerintah memperkirakan PDB ADHB Indonesia mencapai Rp 24.355,7 triliun pada 2025, dengan target defisit 2,53 persen dari PDB.

Utang pemerintah pusat terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta pinjaman dalam dan luar negeri. Posisi utang pemerintah per November 2024 sebesar Rp 8.680,13 triliun, dengan proporsi utang didominasi oleh SBN sebesar 88,12 persen. Namun, transparansi publik atas utang pemerintah masih kurang memadai, terutama mengenai asal-usul utang dan pembeli SBN.

Menghadapi tantangan utang yang besar, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi strategi pembiayaan yang efektif dan transparan. Fokus pada kinerja investasi pemerintah dan pengelolaan utang yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan perpajakan dan utang. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan program unggulan Presiden Prabowo dapat tercapai, membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.