Publik Dorong Reformasi Nyata DPR dan Polri Pasca Demonstrasi Agustus 2025

Desakan reformasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kian menguat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025. Masyarakat menuntut adanya perubahan nyata yang bersifat sistemik, bukan sekadar langkah reaktif sementara. Harapan ini muncul karena berbagai isu yang mengemuka menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas kedua institusi tersebut.

Masyarakat sipil menilai reformasi DPR saat ini belum menyentuh akar persoalan. Proses legislasi dinilai masih terjebak dalam kendali partai politik, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme anggota legislatif belum sepenuhnya terlihat. Publik berharap DPR dapat meningkatkan transparansi dalam pembuatan undang-undang dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan pentingnya Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan mengamankan ruang publik. Publik juga mengharapkan peningkatan profesionalisme serta integritas anggota Polri, termasuk penegakan hukum yang adil dan transparan agar kepercayaan masyarakat dapat pulih.

Reformasi di DPR dan Polri tidak bisa berjalan tanpa partisipasi aktif masyarakat. Publik memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja kedua institusi, memberikan masukan, dan mendorong perubahan yang nyata. Media massa juga berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan mendorong proses reformasi tetap berjalan dengan baik.

Reformasi DPR dan Polri menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Publik menantikan perubahan nyata yang meningkatkan kinerja dan integritas kedua institusi, serta memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat. Dengan dukungan aktif masyarakat dan pendekatan humanis dari aparat, reformasi yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.