Wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional kembali mencuat dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu tokoh yang turut angkat bicara adalah Guntur Romli, seorang aktivis dan politisi yang dikenal vokal dalam menyuarakan pandangannya. Dalam pernyataannya, Guntur Romli menegaskan bahwa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Marsinah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, sementara Soeharto tidak.
Gus Dur, yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-4, dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan demokrasi dan toleransi di Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur melakukan berbagai terobosan penting, termasuk penghapusan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan upaya memperkuat kebebasan beragama. Guntur Romli menilai bahwa kontribusi Gus Dur dalam memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia sudah sepatutnya diakui dengan gelar pahlawan nasional.
Marsinah, seorang buruh pabrik yang tewas secara tragis pada tahun 1993, menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia. Kasus kematiannya yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap, menggambarkan betapa beratnya perjuangan para buruh dalam menuntut hak-hak mereka. Guntur Romli berpendapat bahwa Marsinah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh.
Di sisi lain, Guntur Romli menolak usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Indonesia yang memerintah selama lebih dari tiga dekade. Menurutnya, masa pemerintahan Soeharto diwarnai oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan tindakan represif terhadap lawan politik. Guntur Romli menegaskan bahwa sejarah kelam tersebut tidak seharusnya dilupakan, dan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto dianggap tidak tepat.
Pernyataan Guntur Romli ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung pandangannya, sementara yang lain menganggap bahwa setiap tokoh memiliki kontribusi dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan secara objektif. Pemerintah sendiri belum memberikan keputusan final terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional ini, dan masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan-usulan yang ada.
Polemik mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional menunjukkan betapa pentingnya menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi bangsa. Namun, penilaian terhadap jasa dan kontribusi tersebut harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta sejarah yang ada. Dengan demikian, gelar pahlawan nasional dapat benar-benar mencerminkan penghargaan yang layak bagi mereka yang telah berjuang demi kemajuan dan keadilan di Indonesia.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?