Menteri HAM Natalius Pigai Usulkan Lapangan Demonstrasi di Halaman DPR sebagai Pusat Demokrasi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan agar DPR menyediakan lapangan khusus demonstrasi di halaman Gedung DPR. Usulan ini dimaksudkan agar massa tidak lagi menggelar unjuk rasa di badan jalan yang kerap menimbulkan kemacetan dan gangguan aktivitas. Lapangan tersebut disebutnya sebagai “pusat demokrasi.”

Pigai menekankan bahwa keberadaan lapangan demonstrasi ini bertujuan memberikan ruang yang aman, tertib, sekaligus terhormat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, unjuk rasa tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas di sekitar gedung parlemen.

Lebih jauh, Pigai menyampaikan harapannya agar setiap pimpinan atau perwakilan DPR wajib keluar gedung untuk menerima langsung aspirasi masyarakat yang hadir di pusat demokrasi tersebut. Dengan mekanisme ini, ia menilai partisipasi publik akan semakin terjamin sekaligus memperkuat hubungan antara rakyat dan wakilnya.

Menurut Pigai, konsep pusat demokrasi tidak hanya relevan di tingkat pusat, tetapi juga dapat diperluas ke daerah. Pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki halaman luas, bisa membuka ruang serupa sehingga masyarakat di daerah juga memiliki akses yang sama untuk menyuarakan pendapatnya secara damai.

Gagasan ini memunculkan beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai lapangan khusus demonstrasi dapat menciptakan ketertiban dan mengurangi potensi gesekan antara aparat dan massa. Namun, ada pula yang khawatir langkah ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi jika tidak diatur dengan tepat.

Usulan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai lapangan demonstrasi di halaman DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban publik. Dengan menjadikannya pusat demokrasi yang terbuka hingga ke daerah, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan lebih efektif, tanpa mengganggu aktivitas umum.