PPPA Tekankan Kepatuhan Developer Gim Online terhadap Aturan Perlindungan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meminta seluruh pengelola gim daring, termasuk Roblox, untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Regulasi ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, termasuk melalui aplikasi gim online.

Aturan tersebut mencakup mekanisme pengawasan konten, pengendalian interaksi antar pengguna, hingga prosedur pelaporan bila ditemukan potensi pelanggaran. Melalui regulasi ini, pemerintah berharap platform digital benar-benar menjadi ruang aman bagi anak.

Roblox, sebagai salah satu gim daring yang populer di kalangan anak-anak, menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan konten dan interaksi antar pemain. Fitur kebebasan mencipta dan berbagi gim di platform ini memang menarik, namun juga membuka peluang munculnya konten yang tidak sesuai serta interaksi yang berisiko.

Menteri Arifah menegaskan bahwa meskipun Roblox telah melakukan sejumlah langkah pengamanan, masih banyak ruang perbaikan. “Kami mengapresiasi langkah yang ada, namun perlu komitmen lebih kuat agar seluruh konten dan interaksi sesuai dengan standar PP Tunas,” tambahnya.

Selain mendorong kepatuhan developer, Kementerian PPPA juga menggencarkan program edukasi digital bagi orang tua dan anak. Edukasi ini mencakup pemahaman cara mengenali serta menghindari risiko dunia maya. “Pengetahuan adalah kunci. Dengan edukasi, anak-anak dapat lebih berdaya dalam menjaga diri di ruang digital,” jelas Arifah.

Komunitas pengguna maupun pihak pengembang gim menyambut baik seruan pemerintah. Seorang perwakilan Roblox menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menegakkan PP Tunas. “Kami berkomitmen menyediakan pengalaman bermain yang aman dan menyenangkan, terutama bagi anak-anak,” ujarnya.

Meningkatnya aktivitas anak di platform digital menuntut tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan pengembang. Kepatuhan terhadap PP Tunas diharapkan menjadi standar baru dalam perlindungan anak di dunia maya, sekaligus memberi contoh bagi platform digital lainnya.