Dasco Minta Kemenkum Tak Persulit Kafe Putar Musik Lokal

Sejumlah pelaku usaha kafe dan restoran menyuarakan kekhawatiran terkait rencana penerapan aturan royalti atas pemutaran lagu lokal. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi membebani operasional bisnis yang selama ini menjadikan musik sebagai bagian dari pengalaman pelanggan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons kekhawatiran tersebut dengan meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar tidak mengeluarkan regulasi yang menyulitkan pelaku usaha. Hal ini disampaikannya saat dimintai tanggapan terkait pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami sudah meminta Kemenkum untuk tidak menerbitkan aturan yang menyulitkan, apalagi ini menyangkut kehidupan usaha kecil seperti kafe dan restoran,” ujar Dasco. Ia menambahkan bahwa Kemenkumham adalah kementerian yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang selama ini mengelola hak cipta musik.

Meski menekankan perlunya perlindungan terhadap hak cipta musisi lokal, Dasco menilai pemerintah harus mencari pendekatan yang seimbang. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa musisi tetap mendapatkan hak mereka tanpa memberatkan pemilik usaha.

“Kita perlu solusi yang adil, agar musisi tetap dihargai dan pelaku usaha tidak terbebani secara berlebihan,” tegasnya.

Para pemilik kafe menyambut baik sikap DPR tersebut. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi lapangan sebelum menetapkan aturan resmi. Musik disebut sebagai elemen penting dalam menciptakan suasana dan pengalaman pelanggan di tempat usaha mereka.

Hingga kini, Kemenkumham belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kelanjutan regulasi ini. Namun, para pelaku usaha berharap ada diskusi yang melibatkan semua pihak, termasuk pelaku industri musik dan pemilik usaha, agar solusi yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.

Persoalan royalti musik lokal menunjukkan perlunya kebijakan yang berimbang. DPR mendorong Kemenkumham untuk lebih bijak dalam menyusun regulasi, dengan mempertimbangkan kepentingan musisi sekaligus pelaku usaha. Dialog terbuka diharapkan menjadi kunci penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.