Tragedi Irene Sokoy: Audit Layanan Kesehatan di Jayapura Diperintahkan Presiden

Tragedi memilukan menimpa Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura. Kejadian ini berlangsung selama pergantian hari Senin hingga Rabu (16-19/11/2025) dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga serta keprihatinan dari berbagai pihak. Presiden RI, Prabowo Subianto, merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut.

   Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit dan perbaikan layanan kesehatan setelah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. "Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit," ujar Tito usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.

   Menindaklanjuti perintah tersebut, Tito berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, untuk melakukan investigasi di Jayapura. Audit ini akan menyasar rumah sakit dan pejabat terkait, termasuk di dinas kesehatan, provinsi, hingga kabupaten. "Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan," tambah Tito.

   Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Kemenkes telah mengirim tim untuk menyelidiki kasus ini. "Sekarang kami sudah kirim tim, sudah sampai di sana, ya, untuk menganalisa masalahnya di mana," kata Budi Gunadi di Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

   Budi juga berkomunikasi dengan Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, untuk segera menangani kasus ini dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan di wilayahnya. "Saya juga sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka," ujarnya.

   Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menjelaskan bahwa Irene ditolak oleh empat rumah sakit karena berbagai alasan, termasuk ketiadaan dokter yang berjaga dan fasilitas yang tidak memadai. "Kami sudah mendapatkan sedikit bahwa ada pelayanan, pasien datang ke rumah sakit pertama, dokternya sedang cuti, tidak ada, dirujuk lagi ke tempat kedua," jelas Ben.

   Irene tidak dapat melahirkan secara normal karena panggulnya yang kecil dan berat bayi yang cukup besar. "Berat badannya (bayi) itu sudah besar, pada waktu itu sudah disarankan bahwa pasien ini harus operasi," tambah Ben. Sayangnya, saat berpindah ke rumah sakit lain, terjadi gawat janin yang berujung pada kematian.

   Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua almarhum, menceritakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11/2025). Keluarga membawa Irene menggunakan speedboat ke RSUD Yowari, namun tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat.

   Setelah ditolak di RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, keluarga melanjutkan perjalanan ke RS Bhayangkara. Di sana, mereka diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh. "Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat," ujar Abraham.

Tragedi yang menimpa Irene Sokoy mengungkapkan kelemahan serius dalam sistem layanan kesehatan di Jayapura. Perintah audit dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada fasilitas kesehatan yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.