Politisi PDI-P Ungkap Kenangan Terkait Sikap Jokowi atas Perubahan UU KPK 2019

Panda Nababan, politisi senior dari PDI Perjuangan, memberikan testimoni mengenai dinamika politik di balik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang terjadi pada tahun 2019 silam. Ia menceritakan momen ketika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak menghalangi langkah DPR dalam mengesahkan perubahan aturan tersebut, meskipun gelombang protes dari masyarakat sipil saat itu sangat besar. Menurut Panda, kepastian mengenai sikap Presiden muncul setelah adanya pertemuan di Istana. Dalam diskusi tersebut, ia menangkap kesan bahwa Presiden sudah mantap dengan pilihannya untuk menyetujui revisi. Hal ini dianggap sebagai salah satu titik balik penting dalam hubungan antara eksekutif dan lembaga antirasuah tersebut. Kilas balik ini juga menyinggung bagaimana hubungan internal di lingkaran kekuasaan saat itu bekerja. Panda menyebutkan bahwa tidak ada intervensi atau upaya penghentian dari pihak istana terhadap draf revisi yang disodorkan oleh legislatif. Padahal, banyak pihak saat itu berharap Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi yang dinilai melemahkan KPK. Narasi ini kembali mencuat sebagai bagian dari refleksi perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah keputusan besar diambil di tingkat tertinggi pemerintahan dan bagaimana dampaknya terus dirasakan dalam lanskap pemberantasan korupsi hingga saat ini.