Partai Buruh Tolak Pilkada Tak Langsung, Ancaman Terhadap Demokrasi dan Semangat Reformasi

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas menolak wacana agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang dikenal sebagai sistem pilkada tidak langsung. Penolakan ini merupakan tanggapan langsung terhadap usulan evaluasi sistem pilkada yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Said Iqbal menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu hasil penting dari gerakan reformasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Ia menekankan bahwa sistem ini harus dipertahankan karena mencerminkan demokrasi partisipatif dan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses politik.

Menurut Iqbal, wacana pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan pola pemerintahan yang sentralistik dan mengurangi kontrol rakyat atas kepemimpinan di tingkat daerah. Ia mengingatkan bahwa sistem pemilihan oleh DPRD, seperti yang terjadi di masa Orde Baru, sarat dengan praktik kolusi dan minim transparansi.

Partai Buruh menyatakan akan terus memperjuangkan keberlangsungan pilkada langsung sebagai bentuk perlindungan terhadap hak politik rakyat. Selain itu, mereka juga akan berupaya menggandeng elemen masyarakat dan partai lain yang sepemikiran, serta merancang gerakan sosial seperti pengumpulan petisi dan aksi damai untuk menolak usulan perubahan sistem pilkada.

Bagi Partai Buruh, mempertahankan pilkada langsung bukan sekadar soal teknis pemilu, tetapi menyangkut prinsip dasar demokrasi. Mereka berharap masyarakat tetap diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, demi mencegah kembalinya pola pemerintahan otoriter yang pernah membatasi suara rakyat.