KPAI Soroti Penangkapan Ribuan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa Agustus 2025

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait penangkapan ribuan demonstran usia anak oleh kepolisian dalam gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25, 28, 29, 30, dan 31 Agustus 2025. Anggota KPAI, Diyah Puspitasari, menyampaikan bahwa total 1.186 anak ditahan dalam rentetan peristiwa tersebut.

Dari hasil pemantauan, KPAI menemukan masih ada aparat yang belum memahami tata cara perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara tepat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejumlah anak dilaporkan tidak mendapat pendampingan hukum memadai, dan sebagian mengalami perlakuan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Penahanan massal ini memunculkan kekhawatiran akan dampak psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terlibat. Trauma akibat penangkapan, stigma di lingkungan sekitar, serta terhambatnya proses pendidikan menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. KPAI menekankan pentingnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak-anak dapat kembali ke kehidupannya secara normal.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sesuai prosedur, namun mereka berjanji untuk mengevaluasi kembali mekanisme penanganan anak dalam situasi unjuk rasa. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan komitmennya untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, termasuk dalam kondisi konflik sosial.

Sebagai langkah perbaikan, KPAI mendorong adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait pendekatan ramah anak, penguatan sistem bantuan hukum, serta dialog terbuka antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Harapannya, kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Kasus penangkapan 1.186 anak dalam aksi Agustus 2025 menjadi alarm penting bagi perlindungan anak di Indonesia. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.