Usulan Pilkada Tak Langsung oleh Cak Imin, Kaesang Serukan Kajian Mendalam

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah diubah dari sistem langsung menjadi tidak langsung. Ia menilai, pemilihan melalui DPRD lebih efisien secara biaya dan dapat meminimalisir konflik horizontal di masyarakat. Menurutnya, sistem pilkada langsung selama ini kerap menimbulkan ketegangan politik dan beban anggaran yang besar, baik bagi negara maupun para kandidat.

Cak Imin menjelaskan bahwa sistem pemilihan tidak langsung berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat serta menghemat anggaran yang biasanya membengkak pada saat pilkada langsung. Ia menilai, efektivitas pemerintahan daerah akan lebih baik jika pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD karena prosesnya lebih terkendali dan fokus pada rekam jejak.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan serta-merta menolak atau menerima usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa PSI akan mengkaji sistem pilkada secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Bagi Kaesang, yang terpenting adalah bahwa setiap perubahan sistem politik harus berorientasi pada kepentingan publik dan penguatan demokrasi.

Kaesang menambahkan bahwa perubahan mekanisme pilkada tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia menggarisbawahi pentingnya analisis mendalam yang melibatkan data, studi akademis, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, pilkada langsung masih menjadi saluran utama partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal, dan hal tersebut harus menjadi perhatian utama dalam kajian kebijakan.

Usulan perubahan sistem pilkada ini memicu beragam respons dari kalangan politisi dan masyarakat. Sebagian mendukung demi alasan efisiensi dan stabilitas, sementara sebagian lainnya menilai bahwa sistem langsung lebih mencerminkan kedaulatan rakyat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa sistem pilkada merupakan isu penting yang menyentuh prinsip dasar demokrasi di Indonesia.

Wacana perubahan sistem pilkada dari langsung ke tidak langsung yang diusulkan oleh Cak Imin telah membuka ruang diskusi nasional. Kaesang Pangarep mewakili PSI menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap bijak dan berbasis kajian dalam merespons wacana tersebut. Yang terpenting, sistem apapun yang dipilih nantinya harus berpihak pada rakyat dan menjamin kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif.