Kaesang Pangarep Dukung Gibran Bekerja dari IKN dan Papua

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan dukungannya terhadap gagasan agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Papua. Menurut Kaesang, langkah tersebut patut dipertimbangkan agar Gibran dapat secara langsung merasakan atmosfer kerja di berbagai daerah, khususnya wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Kaesang menilai, keberadaan Gibran di IKN dan Papua akan memberi pengaruh positif terhadap percepatan pembangunan dan pemerataan perhatian negara. Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, Gibran diyakini akan lebih memahami kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di luar Pulau Jawa, sehingga kebijakan yang diambil akan lebih kontekstual dan berdampak nyata.

Kaesang juga menekankan bahwa ide ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan yang sejak lama digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan berkantor di dua wilayah strategis tersebut, Gibran diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak hanya berpusat di Jakarta.

Usulan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dan pelayanan publik. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan akses transportasi dan fasilitas di Papua tetap menjadi perhatian utama yang perlu dicarikan solusinya.

Kaesang optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemangku kepentingan, usulan ini dapat direalisasikan dan menjadi langkah konkret dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Ia juga berharap hal ini bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk lebih dekat dengan rakyat dan memahami persoalan dari lapangan.

Dukungan Kaesang terhadap gagasan Gibran berkantor di IKN dan Papua merupakan bentuk nyata komitmen untuk memperkuat kehadiran pemerintah di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada meningkatnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia.