Sri Mulyani Tanggapi Keraguan Publik atas Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menuai perhatian publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan keakuratan data tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Meski BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, beberapa ekonom dan pengamat menilai terdapat hal yang tidak sinkron antara data dan kenyataan di lapangan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap menaruh kepercayaan penuh terhadap BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah sangat memahami metodologi dan proses perhitungan yang digunakan BPS dalam menyusun data, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan integritasnya.

"Pemerintah mengetahui dengan jelas bagaimana proses dan metodologi yang diterapkan oleh BPS. Karena itu, kepercayaan kami terhadap lembaga ini tetap kuat," ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk melakukan evaluasi dan peninjauan apabila diperlukan. Pemerintah, menurutnya, memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan akurasi data ekonomi. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan sebelum ada klarifikasi atau penjelasan resmi dari BPS.

Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Keuangan, BPS, dan lembaga lainnya dalam menjaga kualitas data ekonomi. Verifikasi yang ketat dilakukan di setiap tahapan, mulai dari pengumpulan, analisis, hingga publikasi, untuk memastikan data yang dirilis benar-benar valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

Ia juga menyoroti bahwa menjaga kepercayaan publik terhadap data ekonomi sangat krusial. Keraguan terhadap data dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pelaku pasar. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kredibilitas data melalui komunikasi yang jelas dan proses audit jika memang diperlukan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas data, pemerintah siap memberikan dukungan tambahan kepada BPS dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem pengolahan data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dirilis ke depan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menegaskan kepercayaan terhadap BPS dan keterbukaan terhadap evaluasi, Sri Mulyani berharap polemik mengenai data pertumbuhan ekonomi ini dapat segera mereda. Pemerintah tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan harapan kepercayaan publik terhadap data resmi negara tetap terjaga sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.