Puan Maharani Tegaskan Reformasi DPR Dimulai dengan Penghentian Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunker Luar Negeri

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung jalannya reformasi di tubuh lembaga legislatif. Sebagai langkah awal, DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan serta menerapkan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Puan menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya mewujudkan DPR yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan harapan rakyat. Menurutnya, pengelolaan anggaran negara harus dijalankan dengan bijaksana, sehingga penghematan pada pos-pos yang tidak mendesak dapat dialihkan untuk sektor yang lebih prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa reformasi bukan sekadar wacana, tetapi langkah nyata. Reformasi ini dimulai dari internal DPR sendiri,” ujar Puan dalam keterangannya.

Meski kebijakan ini menuai apresiasi publik karena dinilai sebagai langkah berani, sebagian pihak menilai penghentian tunjangan dan kunker luar negeri berpotensi menimbulkan dinamika di kalangan anggota dewan. Namun Puan menegaskan, komitmen reformasi harus dijalankan dengan konsisten meski menghadapi tantangan.

Puan memastikan dirinya akan memimpin langsung pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini. Ia juga menekankan bahwa pimpinan DPR akan menggelar evaluasi rutin guna menilai efektivitas kebijakan, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran di tengah proses reformasi.

Langkah Puan Maharani dalam menghentikan tunjangan rumah dan moratorium kunker luar negeri menjadi sinyal awal dari agenda reformasi DPR. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, sekaligus mendorong terciptanya lembaga legislatif yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.