PKB Siap Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Dan Respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat

Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Riezal Ilham, menegaskan bahwa Fraksi PKB di DPR siap mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pernyataan ini disampaikan Riezal sebagai respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat yang mengemuka pasca gelombang aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir.

Tuntutan rakyat tersebut merefleksikan keresahan masyarakat atas maraknya praktik korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan negara. Publik menilai penting adanya aturan yang lebih tegas untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat disita serta dikembalikan kepada negara. RUU Perampasan Aset pun dipandang sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Riezal menekankan bahwa PKB siap menjadi salah satu motor penggerak dalam proses legislasi RUU ini di parlemen. PKB berkomitmen mengawal pembahasan hingga tahap pengesahan, sekaligus mengajak partai politik lain untuk bersama-sama memberikan dukungan. Menurutnya, keberhasilan regulasi ini akan menjadi kepentingan bersama dalam memperkuat tata kelola negara dan memberantas korupsi.

Meski aspirasi masyarakat cukup kuat, dinamika politik di parlemen diperkirakan akan menjadi tantangan. Perbedaan pandangan antarfraksi terkait sejumlah pasal krusial serta kekhawatiran potensi penyalahgunaan regulasi untuk kepentingan politik bisa memperlambat prosesnya.

Selain dukungan partai politik, berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya, serta aktivis anti-korupsi turut menyuarakan dorongan agar RUU ini segera disahkan. Mereka siap mengawal jalannya pembahasan dan berharap aturan tersebut menjadi instrumen efektif dalam mengembalikan aset negara sekaligus menutup ruang praktik korupsi.

Dengan sikap tegas PKB melalui Riezal Ilham serta dukungan dari elemen masyarakat, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat berlangsung lancar. Pengesahan regulasi ini diyakini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mengamankan aset negara demi kepentingan rakyat.