Pembahasan Tertutup Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI: Fokus pada Kedaulatan dan Stabilitas Nasional
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan hasil pembahasan dalam rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang berlangsung pada Senin (24/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie menekankan pentingnya pengerahan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan stabilitas nasional.
Sjafrie menegaskan bahwa pembangunan kekuatan TNI, khususnya Angkatan Darat, menjadi prioritas utama. "Diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, termasuk penambahan batalion," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Pembangunan batalion ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mendukung tugas pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Saat ini, Indonesia memiliki 514 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah.
Selain itu, Sjafrie menyoroti pentingnya industri strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kedaulatan negara. Ia menilai sektor pertahanan harus memperkuat TNI di semua matra, baik darat, laut, maupun udara. Hingga November 2025, Indonesia telah memiliki 150 batalion TNI yang disebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, dengan target penambahan 150 batalion per tahun.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tengah mempersiapkan pasukan tersebut. "Spesifikasi penugasan akan difokuskan pada kebutuhan kemanusiaan dan rehabilitasi konstruksi yang rusak," jelas Sjafrie.
Sjafrie juga menyampaikan bahwa pembangunan kekuatan TNI mencakup pembangunan pangkalan bagi batalion yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ditanya mengenai pembahasan Papua, Sjafrie membenarkan bahwa hal ini bertujuan untuk mendukung stabilitas nasional agar pembangunan dapat berjalan lancar. Berdasarkan arahan Prabowo, Kementerian Pertahanan menetapkan tiga center of gravity yang harus dijamin keamanannya: Jakarta, Aceh, dan Papua.
Untuk Papua, Kementerian Pertahanan akan menempatkan pasukan dan menerapkan metode smart approach, yaitu kombinasi antara pendekatan teritorial dan operasi taktis. "Kami ingin merebut hati rakyat agar mereka yang belum sejalan dengan NKRI dapat diajak bersama-sama," tegas Sjafrie. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak boleh diinjak-injak, dan aparat diminta tetap waspada terhadap potensi ancaman di Papua.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa rapat ini digelar secara tertutup dengan kuorum yang telah terpenuhi. Selain Sjafrie dan Agus Subiyanto, hadir pula Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya TNI Erwin S Aldedharma, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Rapat ini bertema menjaga kedaulatan dan stabilitas Papua, serta membahas peran Kodam baru, Brigif TP, dan Yonif TP dalam memperkuat stabilitas pertahanan guna mendukung kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan keamanan dan stabilitas nasional dapat terjaga demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Kamu harus terdaftar atau login untuk berkomentar Masuk?
redaktur