Influencer Desak Penyelesaian 17+8 Tuntutan Rakyat Sebelum 5 September, DPR Diminta Bergerak Cepat

Pegiat media sosial (influencer) Andovi da Lopez menegaskan bahwa 17 tuntutan jangka pendek yang tercantum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat seharusnya bisa diselesaikan dalam kurun waktu lima hari. Adapun 17 tuntutan tersebut diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025, sejak diprakarsai pada akhir Agustus 2025. Menurut Andovi, penyelesaian ini penting agar aspirasi rakyat tidak hanya berhenti pada simbol, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata oleh pemerintah dan parlemen.

Seperti diketahui, para influencer bersama sejumlah elemen masyarakat sipil telah menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada perwakilan DPR RI, yakni Rieke Diah Pitaloka serta Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Andre Rosiade. Prosesi penyerahan dilakukan di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, sebagai simbol keterbukaan dan pengawalan aspirasi rakyat secara langsung.

Selain menyoroti penyelesaian 17 tuntutan jangka pendek, muncul pula usulan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dapat diselesaikan secara bersamaan. Pengamat politik menilai bahwa RUU Pilkada dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kerangka hukum demokrasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan.

Andovi bersama para influencer lainnya memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dengan jangkauan luas di media sosial, mereka mampu mendorong opini publik sekaligus memberi tekanan moral kepada pemerintah dan DPR agar segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dukungan masyarakat sipil yang turut mengawal proses ini memperlihatkan adanya partisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Menanggapi desakan tersebut, pemerintah dan DPR menyatakan akan mempercepat proses pembahasan tuntutan rakyat sekaligus RUU Pilkada. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas demokrasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Desakan penyelesaian 17+8 Tuntutan Rakyat sebelum 5 September 2025 menegaskan pentingnya komitmen nyata dari pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi masyarakat. Dengan dukungan influencer, masyarakat sipil, dan pengawalan publik, diharapkan proses ini dapat berjalan transparan dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.