Solusi Ampuh untuk Mengurangi Keracunan Pangan dengan Desentralisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

SUSTAINABLE Development Goals (SDGs) nomor ke-2 menargetkan menghilangkan kelaparan (zero hunger) dan segala bentuk kekurangan gizi pada 2030. Dalam rangka mewujudkan itu, Presiden Prabowo Subianto telah membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah. Namun, keracunan massal anak sekolah dalam program MBG acap kali terjadi. Hal itu diduga karena tidak adanya desentralisasi program MBG, yang menjadi problematika serius dan mengancam kesehatan masyarakat.

Desentralisasi program MBG merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengelolaan dan pelaksanaan program di tingkat daerah, bukan hanya di pusat. Melalui sistem ini, setiap daerah dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keracunan pangan secara mandiri, sesuai dengan kondisi lokal masing-masing, serta memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disajikan. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat sasaran dalam menangani kasus keracunan pangan.

Dengan desentralisasi program MBG, setiap daerah memiliki otoritas untuk mengambil tindakan cepat dalam menangani kasus keracunan pangan. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih efisien.

Pengelolaan di tingkat lokal memungkinkan pemetaan risiko keracunan pangan yang lebih presisi. Dengan data yang akurat mengenai pemasok, proses pengolahan, dan distribusi di wilayah masing-masing, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai.

Desentralisasi MBG juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko keracunan pangan. Dengan pelatihan dan dukungan yang memadai, petugas di lapangan dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi darurat dan memastikan standar kebersihan serta keamanan pangan terpenuhi.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi desentralisasi program MBG tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Banyak daerah yang masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal manajemen risiko, pengawasan kualitas pangan, dan logistik distribusi.

Desentralisasi program MBG menawarkan solusi yang menjanjikan dalam upaya meminimalkan keracunan pangan di Nusantara, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan "zero hunger". Dengan respons yang cepat, pemetaan risiko yang presisi, dan peningkatan kapasitas lokal, sistem ini dapat menjadi langkah maju dalam pengelolaan risiko keracunan pangan. Namun, keberhasilan implementasi desentralisasi MBG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dan kolaborasi antar daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan keracunan pangan yang lebih baik di masa depan.