Sidang Dakwaan TPPU Nurhadi: Perkembangan Kasus Korupsi di Mahkamah Agung

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman, kembali menjadi sorotan publik saat ia memasuki Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Kehadirannya kali ini untuk menjalani sidang dakwaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasus ini tercatat dengan nomor 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Kasus TPPU yang menjerat Nurhadi merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang sebelumnya telah membawanya ke meja hijau. Sebelumnya, Nurhadi divonis enam tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di lingkungan MA. Ia terbukti menerima suap sebesar Rp 35,726 miliar dari Hiendra Soenjoto, Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) periode 2014-2016, terkait pengurusan dua perkara yang melibatkan Hiendra.

Selain suap, Nurhadi juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 13,787 miliar dari berbagai pihak yang berperkara di MA, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Sidang perdana TPPU ini menjadi momen penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberantas korupsi di lembaga peradilan. Publik berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan akuntabilitas di lembaga peradilan.

Kasus yang melibatkan Nurhadi ini tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga mencoreng citra Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Diharapkan, dengan penanganan kasus ini, MA dapat melakukan introspeksi dan memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Sidang dakwaan TPPU Nurhadi menjadi salah satu kasus penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dengan perhatian publik yang begitu besar, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia bebas dari praktik korupsi dan dapat menjadi pilar keadilan yang dapat diandalkan oleh masyarakat.