Respons Mendagri Tito Karnavian Terkait Kenaikan PBB di Berbagai Daerah

Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah tengah menjadi perhatian publik. Banyak warga menganggap kebijakan tersebut cukup memberatkan, terutama karena kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih. Langkah sejumlah pemerintah daerah menaikkan tarif PBB pun memunculkan beragam reaksi, baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk langsung membatalkan keputusan pemerintah daerah terkait kenaikan PBB. Ia menjelaskan, penetapan tarif PBB sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Meski demikian, Tito mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus bijak dalam mengambil keputusan fiskal, khususnya yang berpotensi berdampak langsung pada beban masyarakat.

Tito juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi yang transparan terkait kenaikan PBB. Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan dialog dengan masyarakat agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami bersama, termasuk pemanfaatan dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Dengan adanya komunikasi yang baik, Tito berharap masyarakat lebih mudah menerima kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah diimbau menyediakan opsi keringanan, seperti subsidi atau pengurangan tarif, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak.

Kenaikan PBB diperkirakan memberi dampak cukup besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tambahan beban pajak bisa menekan daya beli dan memperberat kondisi ekonomi keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.

Isu kenaikan PBB di daerah membutuhkan pendekatan hati-hati agar kebijakan tidak menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah daerah didorong untuk tetap memperhatikan kondisi ekonomi warganya sekaligus menjalin komunikasi yang efektif. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian menegaskan akan terus memantau dan memberikan arahan agar kebijakan pajak tetap adil, transparan, serta sejalan dengan semangat pembangunan yang berkelanjutan.