Puan: Dalam Sistem Presidensial Tak Ada Oposisi; PDIP Ambil Peran “Penyeimbang”

JAKARTA — Seorang pimpinan partai menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi. Ia menyebut partainya akan mengambil posisi sebagai penyeimbang: mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat, sekaligus tetap kritis jika ada kebijakan yang dinilai tidak sesuai kepentingan publik. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/8/2025). 

Ia menambahkan, dukungan akan diberikan pada agenda yang dinilai pro-rakyat seperti penguatan layanan publik dan kebijakan ekonomi yang menjaga daya beli. Namun, partainya siap bersuara lantang bila program dianggap “belok” dari tujuan menyejahterakan rakyat banyak. 

Menjawab pertanyaan mengenai istilah “oposisi”, ia menegaskan kembali bahwa kerangka presidensial tidak mengatur pembelahan formal oposisi–koalisi sebagaimana lazim di sistem parlementer. Karena itu, mandat yang diambil adalah menjalankan fungsi kontrol melalui parlemen dan kanal politik lainnya tanpa harus menjadi bagian kabinet. 

Di saat yang sama, ia memastikan posisi “penyeimbang” bukan berarti menghambat pemerintahan. Orientasinya adalah kolaborasi pada isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak, sembari menjaga check and balance agar proses perumusan kebijakan tetap akuntabel. 

Sejumlah pernyataan serupa juga menggarisbawahi dukungan terhadap program presiden selama selaras dengan kepentingan publik; garis besarnya konsisten: dukung yang pro-rakyat, koreksi bila menyimpang.