Promosi Rios Rahmanto: Dari Hakim Jakarta Pusat ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap

Rios Rahmanto, yang sebelumnya dikenal sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini mendapatkan promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap. Informasi ini diumumkan secara resmi melalui laman badilum.mahkamahagung.go.id pada Selasa (4/11/2025). Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa Rios Rahmanto akan mengemban jabatan baru sebagai bagian dari mutasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, membenarkan adanya mutasi ini. Menurutnya, mutasi Rios Rahmanto merupakan bagian dari kebutuhan organisasi yang tidak hanya berlaku untuk satu individu saja. "Itu kebutuhan organisasi, dan yang bersangkutan kalau jadi wakil ketua berarti promosi," ujar Yanto saat dihubungi pada Kamis. Dalam daftar mutasi tersebut, tercatat ada 760 hakim yang mengalami perpindahan tugas di seluruh Indonesia.

Sebelum dimutasi, Rios Rahmanto dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menangani sejumlah kasus besar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu kasus yang ditanganinya adalah dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara dengan terdakwa Iswan Ibrahim dan Danny Praditya. Selain itu, Rios juga baru saja menjatuhkan vonis berat kepada eks Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, yang terbukti melakukan korupsi penggelembungan anggaran dan kegiatan fiktif.

Pada sidang yang digelar Kamis (30/10/2025), Rios dan dua hakim anggotanya menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada Iwan Henry Wardhana. Selain itu, Iwan juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,5 miliar subsider 5 tahun penjara. Dua terdakwa lainnya, Mohamad Fairza Maulana alias Keta dan Gatot Arif Rahmadi, juga tidak luput dari jeratan hukum dengan vonis masing-masing enam dan delapan tahun penjara.

Rios Rahmanto juga sempat menjadi sorotan publik ketika memimpin persidangan yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Persidangan yang berlangsung dari Maret hingga Juli 2025 ini menyatakan Hasto bersalah karena menyuap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masuki dalam pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Hasto divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto, membebaskannya dari hukuman tersebut.

Promosi Rios Rahmanto sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap menandai langkah penting dalam kariernya sebagai hakim. Dengan rekam jejak yang kuat dalam menangani kasus-kasus besar, diharapkan Rios dapat membawa pengalaman dan integritasnya ke posisi barunya. Mutasi ini juga mencerminkan dinamika dalam sistem peradilan Indonesia, di mana kebutuhan organisasi menjadi prioritas dalam penempatan hakim di berbagai wilayah.