Pro dan Kontra Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait pro dan kontra mengenai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). "Saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Gelar, kita tunggu saja," ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai Soeharto berjasa besar terhadap pembangunan nasional, sementara yang lain mengingatkan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia dan represi terhadap kebebasan sipil pada masa Orde Baru. Pro dan kontra ini juga mencuat di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama (NU), namun Cak Imin tetap memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh terkait nama-nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. "Nah, siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar," ujarnya.

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyampaikan bahwa ada 49 nama yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Dari 49 tokoh tersebut, 24 orang di antaranya masuk dalam daftar prioritas. "Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Fadli Zon menjelaskan bahwa 24 nama prioritas tersebut akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan GTK setelah dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah itu, nama-nama yang lolos seleksi akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. "Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden," ucap Fadli.

Fadli Zon memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat, termasuk nama Soeharto yang sudah diusulkan sebanyak tiga kali. "Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan GTK, Fadli Zon. Beberapa nama yang diusulkan antara lain KH. Muhammad Yusuf Hasyim dari Jawa Timur, Demmatande dari Sulawesi Barat, dan Marsinah dari Jawa Timur. Selain itu, ada juga nama-nama yang diusulkan kembali seperti K.H. Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur dan H.M. Soeharto dari Jawa Tengah.

Proses pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan tokoh-tokoh lainnya masih dalam tahap seleksi oleh Dewan GTK. Masyarakat diharapkan dapat menunggu hasil keputusan dengan sabar, sementara pemerintah berkomitmen untuk menjalankan proses ini dengan transparan dan objektif. Pro dan kontra yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan tokoh-tokoh yang layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.