Prabowo Hitung Risiko Politik sebelum Beri Amnesti untuk Hasto dan Tom Lembong

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan secara matang risiko politik sebelum memberikan amnesti dan abolisi kepada mantan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Keputusan ini diambil sebagai langkah yang diyakini demi kepentingan bangsa, meski berpotensi menimbulkan pro dan kontra.

Menurut Supratman, setiap kebijakan besar selalu membawa konsekuensi, termasuk potensi memengaruhi persepsi publik dan dinamika politik di pemerintahan. Namun, Presiden Prabowo memandang langkah ini penting untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu, khususnya yang terkait kasus korupsi.

Pemberian amnesti dan abolisi tersebut menuai tanggapan beragam dari masyarakat dan kalangan politik. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk keberanian dan komitmen terhadap keadilan, sementara pihak lain mengkritik karena khawatir menjadi preseden yang kurang baik bagi penegakan hukum di Indonesia.

Supratman menegaskan, Presiden Prabowo juga memperhitungkan agar keputusan ini tidak memicu instabilitas politik. Komunikasi intensif dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan langkah ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong menunjukkan adanya perhitungan risiko yang cermat. Meskipun menuai dukungan dan kritik, keputusan ini mencerminkan sikap berani Presiden dalam mengambil kebijakan yang dinilai strategis bagi kepentingan bangsa.