Polri Terapkan KUHP dan KUHAP Baru: Langkah Awal di Tahun 2026

Pada tanggal 2 Januari 2026, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi mengumumkan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penerapan ini dimulai tepat pada pukul 00.01 WIB, menandai era baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai penerapan ini dan dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan bagian dari reformasi hukum yang telah lama dinantikan. KUHP dan KUHAP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan politik saat ini. Dengan diberlakukannya undang-undang baru ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Polri menyatakan kesiapan mereka dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru dengan melakukan berbagai persiapan, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerapan undang-undang baru ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Polri juga menekankan pentingnya kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan implementasi yang sukses.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan kalangan profesional. Berikut adalah beberapa tanggapan dari berbagai pihak:

Pemerintah menyambut baik penerapan undang-undang baru ini sebagai langkah penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Mereka berharap perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Beberapa akademisi dan pengamat hukum menyatakan dukungan mereka terhadap pembaruan ini, namun mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa penerapan undang-undang baru ini tidak menimbulkan masalah baru.

Beberapa organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran bahwa penerapan undang-undang baru ini dapat disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat membawa dampak positif bagi sistem hukum di Indonesia. Di satu sisi, perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang ketat, penerapan undang-undang baru ini dapat menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum.

Agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan dengan efektif dan adil, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perubahan yang ada dalam KUHP dan KUHAP baru agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka.

Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penerapan undang-undang baru ini dilakukan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru berjalan dengan lancar dan efektif.

Penerapan perdana KUHP dan KUHAP baru merupakan langkah penting dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa penerapan undang-undang baru ini tidak mengorbankan hak-hak individu dan tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.