NasDem Tegas Tolak Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Partai NasDem secara tegas menyatakan penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Sikap ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar di Makassar pada 10 Agustus 2025.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Dedy Ramanta, menegaskan bahwa partainya berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Menurutnya, putusan MK tersebut dinilai telah melampaui kewenangan lembaga tersebut. "Kami menolak pemisahan pemilu karena selain bertentangan dengan prinsip konstitusi, juga berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem politik kita," ujarnya.

NasDem memandang pemisahan pemilu dapat mengganggu keselarasan antara eksekutif dan legislatif. Ketidaksinkronan kebijakan dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemerintahan. Selain itu, partai ini menilai pelaksanaan dua pemilu terpisah akan meningkatkan beban anggaran negara secara signifikan.

Dari sisi sosial-politik, NasDem mengkhawatirkan bahwa pemisahan pemilu akan memperpanjang masa kampanye dan memicu polarisasi di masyarakat. Perbedaan waktu dan fokus antara pemilu nasional dan daerah dinilai berisiko memperuncing perbedaan kepentingan politik.

Sikap tegas NasDem ini menuai beragam respons dari partai politik lain. Sebagian menyatakan dukungan, sementara yang lain memilih untuk mengkaji lebih lanjut dampak kebijakan tersebut. Perdebatan mengenai pemisahan pemilu diprediksi akan terus berlanjut mengingat implikasinya yang luas terhadap dinamika politik nasional.

NasDem menyatakan akan terus menggalang dukungan, baik dari partai lain maupun masyarakat sipil, guna menolak implementasi putusan MK ini. Partai tersebut menyerukan perlunya dialog lintas partai untuk mencari solusi yang menjaga stabilitas politik, efisiensi penyelenggaraan pemilu, dan tetap menghormati konstitusi.