Mendagri Dorong Pemda Aktif Salurkan Beras SPHP untuk Kendalikan Harga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Bulog. Ia menegaskan bahwa langkah ini sangat penting, terutama bagi 214 daerah yang saat ini tengah mengalami tren kenaikan harga beras.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, kenaikan harga beras berkontribusi signifikan terhadap tekanan inflasi di berbagai wilayah. Karena itu, pengendalian harga beras menjadi prioritas bersama agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Menurut Tito, pemda memiliki peran penting dalam memastikan beras SPHP sampai ke masyarakat secara merata. Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran bisa berjalan efektif, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pangan. 

Meski program SPHP telah berjalan, masih ada kendala yang perlu diselesaikan, mulai dari distribusi yang belum merata hingga infrastruktur yang belum mendukung. Pemerintah pusat bersama pemda akan memperkuat koordinasi, sekaligus memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

Tito menekankan, dengan adanya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, harga beras diharapkan bisa kembali stabil. Stabilitas harga beras, katanya, tidak hanya penting untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.