Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Fadli Zon Tegaskan Tidak Ada Bukti Keterlibatan dalam Genosida

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Presiden ke-2 RI, Soeharto, dalam peristiwa genosida 1965-1966. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kritik dari Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, yang menyatakan bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025), Fadli Zon menantang siapa pun yang dapat memberikan bukti konkret mengenai keterlibatan Soeharto dalam genosida tersebut. "Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu," tegas Fadli. Ia juga mempertanyakan fakta sejarah yang mendukung tuduhan tersebut, menekankan pentingnya berbicara berdasarkan data dan fakta.

Fadli Zon menjelaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi. "Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah," jelas Fadli.

Fadli Zon juga memaparkan berbagai jasa Soeharto, termasuk perannya dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia. "Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi," tandasnya.

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional, dengan 24 di antaranya masuk dalam daftar prioritas. Nama Soeharto menjadi salah satu yang paling diperdebatkan, dengan 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut. Namun, ada pula pihak yang mendukung, seperti Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional kepada Prabowo Subianto.

Kontroversi mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam dalam masyarakat Indonesia. Sementara beberapa pihak menyoroti jasa besar Soeharto bagi bangsa, yang lain menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa sejarah yang kelam. Proses penetapan gelar ini diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan fakta sejarah yang ada.