Ketua MPR Tegaskan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Pusat Tetap Demokratis

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa pemilihan gubernur oleh pemerintah pusat dan pemilihan bupati serta wali kota oleh DPRD tetap sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal ini disampaikannya menanggapi wacana yang kembali mencuat soal penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam keterangannya kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (3/8/2025), Muzani menegaskan bahwa sistem pemilihan tidak langsung ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. "Tidak (mengurangi substansi demokrasi), karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal itu memberikan peluang itu," ujar Muzani. Ia menanggapi usulan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang sebelumnya menyarankan agar kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilu langsung oleh masyarakat.

Muzani juga menyinggung soal tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung serta potensi konflik horizontal yang bisa timbul di tengah masyarakat. Menurutnya, pemilihan oleh DPRD maupun pengangkatan oleh pemerintah pusat bisa menjadi solusi yang lebih efisien serta menghindarkan masyarakat dari polarisasi politik yang berkepanjangan. Mekanisme ini juga dinilai dapat menjaga kondusivitas daerah.

Ia menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih secara langsung, sehingga keputusan mereka dalam menentukan kepala daerah tetap mencerminkan kehendak publik. Dengan demikian, sistem ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi meskipun dilakukan secara tidak langsung.

Meski demikian, tidak sedikit pihak yang menentang wacana ini. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pemilihan langsung merupakan bentuk demokrasi paling murni, karena memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung rawan disusupi praktik politik uang dan transaksi kekuasaan.

Ahmad Muzani menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk terbuka terhadap berbagai opsi dan berdiskusi secara konstruktif demi mencari sistem pemilihan kepala daerah yang terbaik. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana sistem tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.