Kebijakan Stiker Keluarga Miskin: Dampak dan Respon Masyarakat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan penerima bantuan sosial (bansos) yang memilih untuk mengundurkan diri setelah rumah mereka ditempeli stiker keluarga miskin. "Memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat," ujar Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa penempelan stiker tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini memiliki dampak positif karena membantu memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos dan mendorong kesadaran publik akan pentingnya data penerima bantuan yang lebih akurat.

Gus Ipul menilai bahwa meskipun penempelan stiker adalah inisiatif daerah, kebijakan ini membawa dampak positif. "Ya, memang ada dampak positif dari penempelan stiker, meskipun itu inisiatif daerah. Penempelan itu untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan sosial adalah mereka yang memenuhi kriteria," jelasnya.

Namun, Gus Ipul mengaku tidak mengetahui secara pasti daerah-daerah mana saja yang menerapkan kebijakan penempelan stiker ini. Ia menyebutkan bahwa beberapa daerah lain juga memiliki cara tersendiri untuk mengidentifikasi penerima bansos selain dengan memasang stiker. "Saya belum bisa menghitung ya, tapi ada di Bengkulu, ada di Jawa Tengah, ada di beberapa lagi tempat lain gitu. Ada juga dengan cara yang lain tanpa menempeli stiker, ada juga itu. Jadi tergantung inisiatif daerah saja," tambahnya.

Menurut Gus Ipul, kebijakan ini membawa efek sosial penting di mana masyarakat mulai terbiasa untuk saling mengoreksi dan berdialog terkait kelayakan penerima bantuan di lingkungan mereka. "Ini menumbuhkan kesadaran baru yang ke depan tentu sangat positif bagi kita semua," ujarnya.

Gus Ipul mengklaim bahwa kebijakan ini mendorong warga untuk secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos karena merasa tidak lagi berhak menerima bantuan. Dalam satu tahun terakhir, jumlah warga yang secara mandiri menyatakan keluar dari daftar penerima bantuan mencapai puluhan ribu orang. Pengunduran diri ini dilakukan baik melalui pemerintah daerah maupun melalui kanal resmi Kementerian Sosial seperti fitur Cek Bansos. "Banyak yang melapor sendiri. Saya sudah tidak perlu lagi menegur, mereka mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri," ungkapnya.

Selain penerima yang keluar, Kementerian Sosial juga menerima lebih dari 600.000 usulan baru warga yang dinilai layak untuk mendapat bantuan. Di sisi lain, pengaduan berupa sanggahan dari masyarakat yang menilai ada pihak yang tidak berhak namun tetap menerima bantuan juga cukup tinggi. "Yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000. Mereka melaporkan orang atau keluarga yang seharusnya tidak dapat bantuan, tapi kok dapat. Ini kami jadikan bahan verifikasi dan validasi," papar Gus Ipul.

Seluruh data yang masuk, baik usulan maupun sanggahan, diolah dengan mekanisme berlapis. Kementerian Sosial mengirimkan data tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan lapangan (ground check). Data yang sudah diverifikasi akan dikembalikan ke BPS untuk divalidasi dengan standar nasional agar memastikan tidak ada penerima fiktif, warga yang telah meninggal, pindah domisili, atau bahkan tinggal di luar negeri. "Ini memang memerlukan waktu, tetapi kami ingin data makin akurat dan penyaluran bansos dilakukan dengan penuh kehati-hatian," tutup Gus Ipul.