Dana Pemerintah Daerah Mengendap di Bank: Pertanyaan Presiden Prabowo dan Penjelasan Mendagri Tito Karnavian

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terkait dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 203 triliun yang masih mengendap di bank. Pertanyaan ini diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025). "Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," ungkap Tito setelah pertemuan dengan Prabowo.

Seiring dengan pertanyaan tersebut, serapan belanja pemerintah daerah juga belum mencapai target yang diharapkan. Hingga 23 November, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen. "Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat," jelas Tito.

Tito Karnavian menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan dana tersebut masih mengendap di bank. Pertama, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga pemerintah daerah masih dalam proses menyusun "kabinet" yang meliputi kepala dinas, sekretaris daerah, dan lainnya. Selain itu, banyak daerah yang mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun. "Memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari," tutur Tito.

Menurut Tito, situasi ini berbeda dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat yang diurus langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda," ujar Tito.

Pertanyaan Presiden Prabowo dan penjelasan Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya pengelolaan dana pemerintah daerah yang lebih efektif. Dengan memahami penyebab dana mengendap, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan serapan belanja dan memastikan dana tersebut beredar di masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.