Dampak Shutdown Terpanjang AS 2025: Pelajaran bagi Indonesia

Pada November 2025, Amerika Serikat mengalami shutdown pemerintahan federal terpanjang dalam sejarah modernnya. Dunia menyaksikan bagaimana kebuntuan anggaran dapat menghentikan operasional pemerintah federal, mulai dari penutupan layanan imigrasi hingga penghentian sementara lembaga-lembaga federal. Namun, ada fakta penting yang sering terabaikan: meskipun Washington berhenti bekerja, sebagian besar layanan publik di tingkat negara bagian tetap berjalan seperti biasa. Sekolah tidak libur, rumah sakit daerah tetap buka, dan layanan administrasi lokal tidak tersendat. Shutdown tidak membuat Amerika lumpuh sebagaimana dibayangkan orang di luar negeri.

Situasi ini menarik untuk dilihat dari perspektif Indonesia. Sebagai negara kesatuan dengan tingkat ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pusat, krisis anggaran nasional hampir pasti akan langsung memukul stabilitas layanan publik di daerah. Perbandingan antara federalisme Amerika dan desentralisasi Indonesia membuka ruang refleksi yang penting: bagaimana struktur negara membentuk daya tahan sebuah pemerintahan ketika menghadapi tekanan politik dan fiskal.

Amerika Serikat dibangun sebagai federasi, sebuah sistem di mana negara bagian memiliki kewenangan asli dalam mengatur wilayahnya. Mereka memiliki parlemen, pajak, aparat penegak hukum, dan anggarannya sendiri. Pemerintah federal lahir dari kesepakatan negara-negara bagian, sehingga peran Washington adalah koordinasi dan pengaturan hal-hal yang bersifat nasional, bukan sebagai pemberi otonomi.

Sebaliknya, Indonesia memiliki fondasi berbeda. Sebagai negara kesatuan, seluruh legitimasi dan kedaulatan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan bentuk pendelegasian kewenangan yang diberikan melalui undang-undang, bukan yang melekat sejak awal. Dengan demikian, daerah bekerja dalam kerangka kewenangan yang ditentukan oleh pusat dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.

Perbedaan paling mencolok muncul pada desain dan ketahanan fiskal. Dalam sistem federal, pajak negara bagian dan pendapatan lokal menjadi pilar utama pembiayaan layanan publik. Itulah sebabnya berbagai layanan dasar—pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi lokal—tetap berjalan stabil selama shutdown federal.

Indonesia menggambarkan situasi yang berbeda. Sebagian besar kabupaten/kota sangat bergantung pada transfer pusat. Lebih dari 80 persen daerah memperoleh lebih dari separuh APBD dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana-dana transfer lain. Di banyak daerah, 60–80 persen belanja publik bahkan berasal dari transfer pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya menopang sebagian kecil.

Selain masalah fiskal, aspek kelembagaan juga memperlihatkan betapa kuatnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan yang komprehensif terhadap daerah. Ketika suatu daerah tidak memenuhi standar pelayanan minimal, pusat dapat menurunkan berbagai bentuk intervensi, mulai dari supervisi, pendampingan, hingga evaluasi kinerja.

Shutdown Amerika memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintah pusat, tetapi juga oleh kapasitas daerah untuk menjaga keberlanjutan layanan publik secara mandiri. Amerika dapat bertahan dalam shutdown karena negara bagian memiliki fondasi fiskal dan kelembagaan yang kuat. Mereka tidak menunggu instruksi pusat untuk memastikan sekolah tetap buka atau rumah sakit berfungsi.

Indonesia tentu tidak sedang menuju federasi, dan tidak perlu meniru desain konstitusi negara lain. Namun pelajaran utamanya jelas: desentralisasi tidak cukup bila hanya berupa pendelegasian administratif. Otonomi daerah perlu diperkuat dengan memperluas sumber pendapatan asli daerah, memperbaiki kapasitas birokrasi lokal, serta memberi ruang bagi inovasi tata kelola yang lebih besar.

Upaya memperkuat kemandirian daerah bukan hanya soal distribusi kewenangan, tetapi tentang membangun ketahanan negara menghadapi situasi tak terduga—baik politik, fiskal, maupun bencana. Ketika pusat terguncang, daerah yang kuat dapat menjadi bantalan. Sebaliknya, ketika daerah sangat bergantung pada pusat, guncangan kecil pun dapat berdampak besar.

Shutdown Amerika adalah pengingat bahwa negara yang kuat bukan hanya yang memiliki pusat pemerintahan yang solid, tetapi yang daerah-daerahnya mampu berdiri tegak tanpa harus menunggu instruksi. Bagi Indonesia, membangun kemandirian fiskal dan kelembagaan daerah adalah investasi untuk masa depan—sebuah langkah penting dalam memperkuat ketahanan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.