Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera: 753 Tewas, Ribuan Rumah Rusak, Pemerintah Bersama TNI dan Pemda Bergerak Cepat

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menewaskan 753 orang, melukai 2.600, serta merusak ribuan rumah. Data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) mencatat, sebanyak 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah di wilayah terdampak tetap berupaya menangani bencana meski menghadapi keterbatasan sumber daya. Menurut Tito, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi tidak menyerah total, melainkan tetap bekerja dengan kapasitas yang ada. Mereka meminta tambahan logistik, bahan bakar minyak, alat berat, dan bantuan udara untuk menyalurkan makanan dan menyingkirkan material longsor.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan kendala distribusi bantuan logistik, termasuk insiden viral di media sosial terkait helikopter yang menjatuhkan beras. Agus menyebut, “Walaupun ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik didrop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.” Maruli menambahkan, “Setelah ada yang pecah kita evaluasi lagi,” dan memastikan distribusi selanjutnya berlangsung aman.

Selain itu, pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur penting. Menteri Koordinator PMK Pratikno mengatakan tower listrik bertegangan tinggi akan rampung diperbaiki pada 5 Desember 2025, sementara PT Telkom menurunkan 24.098 personel untuk memulihkan layanan telekomunikasi. TNI juga menyiapkan delapan jembatan bailey sementara untuk menghubungkan daerah kritis yang terisolir akibat longsor dan banjir. Kementerian Pekerjaan Umum fokus membuka akses jalan prioritas, termasuk wilayah Sibolga dan Tapanuli.

Terkait penyebab bencana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebut kayu gelondongan yang terbawa arus berasal dari pembukaan kebun sawit yang tidak dibakar. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyarankan moratorium izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) dan menghentikan konversi hutan untuk lahan pangan, serta menekankan evaluasi menyeluruh atas kebijakan lingkungan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menyatakan akan membentuk tim gabungan dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar yang memperparah bencana.

Selain itu, upaya pemerintah pusat bersama TNI, BNPB, dan instansi terkait terus berjalan untuk menyalurkan bantuan, membuka jalur transportasi, memulihkan listrik dan telekomunikasi, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang diduga memicu bencana.

Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar, mendorong aksi cepat pemerintah, TNI, dan kepala daerah. Distribusi logistik, pembangunan jembatan darurat, pemulihan listrik dan telekomunikasi, serta evaluasi kebijakan lingkungan menjadi fokus utama. Pemerintah juga menindak dugaan pelanggaran lingkungan, termasuk pembalakan liar dan konversi hutan, untuk mencegah terulangnya bencana. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menyelamatkan warga terdampak, memulihkan fasilitas publik, dan meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.