Wakil Ketua DPR Klarifikasi Isu Kenaikan Tunjangan Beras dan Bensin

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal tunjangan beras dan bensin yang diterima anggota DPR. Menurut Adies, tunjangan beras yang diterima anggota DPR RI saat ini adalah sebesar Rp 200.000 per bulan, bukan Rp 10 juta yang kemudian dikabarkan naik menjadi Rp 12 juta.

Adies Kadir menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan tunjangan beras dan bensin adalah tidak benar. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian informasi sebelumnya dan meminta maaf atas kebingungan yang ditimbulkan di masyarakat.

Klarifikasi ini muncul menyusul respons publik yang cukup luas terkait isu tunjangan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Adies menekankan bahwa penjelasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut dan memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat.

Dalam situasi ekonomi yang menantang, isu tunjangan DPR menjadi sorotan publik. Adies menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan sejalan dengan kepentingan publik.

Adies juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan DPR. Ia berjanji komunikasi terkait tunjangan dan kebijakan lainnya akan dilakukan secara lebih terbuka dan hati-hati. “Kami berkomitmen menjaga transparansi dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.

Klarifikasi Adies Kadir diharapkan dapat meredakan kebingungan masyarakat terkait isu tunjangan DPR. Dengan penegasan bahwa tunjangan beras tetap Rp 200.000 per bulan dan tidak mengalami kenaikan, publik diharapkan memahami kondisi yang sebenarnya. DPR berjanji untuk terus menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan demi kepentingan bersama.