Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Dinilai Sebagai Upaya Penyaringan Partai Politik

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, melontarkan gagasan untuk menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen. Usulan ini memicu diskusi hangat di ruang publik, terutama mengenai dampaknya terhadap partai-partai kecil, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Langkah ini dipandang oleh sejumlah pengamat sebagai strategi untuk menciptakan sistem kepartaian yang lebih sederhana dan efisien di Indonesia. Dengan menaikkan standar perolehan suara minimal, maka hanya partai-partai dengan basis massa yang kuat dan teruji yang dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Hal ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas pemerintahan karena jumlah fraksi di parlemen menjadi lebih terbatas. Namun, di sisi lain, usulan ini juga dibaca sebagai manuver politik yang berpotensi menjegal langkah partai-partai baru atau partai menengah-bawah. PSI, yang selama ini berupaya keras untuk menembus barikade ambang batas 4 persen, tentu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat jika angka tersebut dinaikkan hampir dua kali lipat. Kritik yang muncul menyebutkan bahwa kenaikan yang terlalu drastis dapat memberhangus keberagaman aspirasi politik dan suara rakyat yang telah diberikan kepada partai-partai kecil. Menanggapi spekulasi tersebut, pihak-pihak yang mendukung usulan ini berargumen bahwa demokrasi yang sehat memerlukan konsolidasi. Penyederhanaan jumlah partai politik dianggap perlu agar proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif tidak berlangsung berlarut-larut akibat terlalu banyaknya kepentingan kelompok yang berbeda. Hingga saat ini, usulan mengenai angka 7 persen tersebut masih menjadi bola panas dalam diskusi revisi Undang-Undang Pemilu. Keputusan akhir nantinya akan sangat bergantung pada kesepakatan antarpartai besar di parlemen dan bagaimana mereka memandang masa depan kontestasi politik di tanah air.