Kompolnas Desak Pengawasan Ketat: Tanggung Jawab Pelanggaran Anggota Harus Sampai ke Atasan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti rentetan kasus pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian belakangan ini. Lembaga pengawas eksternal ini menegaskan bahwa proses investigasi dan pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada oknum yang bersangkutan, tetapi juga harus menyentuh level pimpinan atau atasan langsungnya. Langkah ini dinilai perlu untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi pembinaan dan pengawasan melekat dijalankan di internal korps baju cokelat tersebut. Menurut Kompolnas, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan sering kali menjadi indikasi adanya kelalaian dari pihak atasan dalam memantau perilaku serta kinerja personel di lapangan. Dengan menarik tanggung jawab hingga ke level pimpinan, diharapkan ada efek jera dan peningkatan kedisiplinan di seluruh jajaran kepolisian. Kompolnas berpendapat bahwa sistem pertanggungjawaban komando harus ditegakkan demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik yang sempat goyah akibat berbagai kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Selain pemeriksaan administratif, Kompolnas juga mendorong adanya transparansi dalam setiap proses sidang etik maupun pidana bagi anggota yang melanggar aturan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat bahwa Polri serius dalam melakukan pembenahan internal dan tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi. Penguatan fungsi kontrol ini diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan di masa depan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap pimpinan memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan anggotanya, sehingga tercipta budaya kerja yang profesional, transparan, dan benar-benar melayani kepentingan masyarakat.