RUU Penyesuaian Pidana: Langkah Penting dalam Implementasi KUHP Baru

Pada tanggal 20 November 2025, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana merupakan langkah penting dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. RUU ini dirancang untuk menyesuaikan berbagai peraturan pidana yang ada agar selaras dengan KUHP baru yang telah disahkan.

RUU Penyesuaian Pidana bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan pidana yang ada dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam KUHP baru. Edward menekankan bahwa penyesuaian ini adalah perintah langsung dari KUHP baru, yang mengharuskan adanya harmonisasi antara peraturan yang ada dengan ketentuan baru yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RUU Penyesuaian Pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Edward menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini dilakukan secara komprehensif dan transparan, dengan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa RUU yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP baru adalah memastikan bahwa semua peraturan pidana yang ada dapat disesuaikan dengan ketentuan baru. Edward mengakui bahwa proses penyesuaian ini tidak mudah, mengingat banyaknya peraturan yang harus diharmonisasikan. Namun, ia optimis bahwa dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, tantangan ini dapat diatasi.

Implementasi RUU Penyesuaian Pidana diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem hukum di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum pidana yang lebih konsisten dan harmonis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, penyesuaian ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ke depan, Edward berharap agar RUU Penyesuaian Pidana dapat segera disahkan dan diimplementasikan dengan baik. Ia menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa penyesuaian ini dapat berjalan lancar. Dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan lebih adil.

RUU Penyesuaian Pidana merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia dapat berjalan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih konsisten, harmonis, dan adil, yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan lebih berkeadilan.