PSI Tegaskan Ada Upaya Adu Domba Prabowo dan Jokowi Lewat Hoaks

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti derasnya arus informasi palsu di media sosial yang dinilai sengaja digulirkan untuk memecah belah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Isu-isu tak berdasar tersebut dianggap berpotensi merusak kepercayaan publik sekaligus memicu gesekan politik di tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat adanya upaya adu domba, tidak hanya antara Prabowo dan Jokowi, tetapi juga dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta PSI sendiri. Menurut Raja Juli, sinyal ini muncul setelah Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyoroti sejumlah konten di media sosial yang terlihat jelas diarahkan untuk menciptakan perpecahan politik.

Raja Juli menjelaskan, informasi yang diproduksi secara manipulatif tersebut bukan hanya merugikan tokoh-tokoh yang menjadi sasaran, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas politik nasional. Bila dibiarkan, hoaks semacam ini dapat memicu polarisasi di akar rumput dan mengganggu harmonisasi kehidupan berbangsa.

PSI mendorong masyarakat untuk lebih waspada dalam menerima berita, terutama yang beredar melalui kanal digital tanpa sumber jelas. Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu membedakan informasi valid dan hoaks. “Jangan sampai publik mudah terprovokasi oleh isu-isu murahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Raja Juli.

Selain mengajak masyarakat, PSI juga menyerukan agar platform media sosial meningkatkan sistem deteksi dan penindakan terhadap konten menyesatkan. Dengan algoritma yang lebih akurat dan regulasi yang ketat, peredaran hoaks dapat ditekan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan aktif melaporkan akun atau konten yang mencurigakan.

PSI menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, partai politik, platform digital, dan masyarakat sipil. Menurut Raja Juli, hanya dengan kolaborasi yang solid, penyebaran hoaks yang bertujuan memecah belah dapat diminimalisir sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.