Aliansi Perempuan Indonesia Desak Reformasi Menyeluruh Polri oleh Presiden Prabowo

Aliansi Perempuan Indonesia (API) secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Menuntut Presiden Prabowo untuk reformasi kepolisian secara menyeluruh,” ujar Anggota API, Siti Aminah Tardi. Permintaan ini tidak muncul tanpa alasan, melainkan merupakan respons atas gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.

Menurut API, serangkaian peristiwa yang melibatkan aparat kepolisian belakangan ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat. Siti Aminah Tardi, yang akrab disapa Ami, menambahkan bahwa pihaknya juga mendesak Presiden untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menghentikan praktik kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa. 

API menilai reformasi Polri sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat. Tanpa adanya perubahan fundamental, masyarakat akan terus meragukan integritas kepolisian. Oleh karena itu, reformasi ini tidak cukup hanya di permukaan, melainkan harus menyentuh aspek mendasar seperti proses rekrutmen, kurikulum pelatihan, serta penegakan disiplin internal. Transparansi dan akuntabilitas pun harus menjadi prinsip utama agar reformasi benar-benar membawa perubahan nyata.

Tuntutan API mendapatkan sambutan positif dari sejumlah kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan tokoh publik yang sejak lama menyoroti praktik buruk di tubuh Polri. Dukungan ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa reformasi kepolisian merupakan kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditunda lagi.

Beberapa langkah konkret yang diusulkan API antara lain adalah peningkatan standar seleksi anggota baru, peningkatan kualitas pendidikan kepolisian, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, penghentian kekerasan aparat dalam menangani aksi demonstrasi menjadi prioritas mendesak agar Polri kembali memperoleh legitimasi dari publik.

Hingga kini, Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan resmi atas desakan tersebut. Meski begitu, masyarakat luas menunggu respons pemerintah dengan harapan adanya langkah nyata dalam mewujudkan Polri yang lebih profesional, berintegritas, serta benar-benar melayani masyarakat.

Desakan API menunjukkan bahwa isu reformasi Polri bukan lagi wacana, melainkan tuntutan serius dari masyarakat. Dengan adanya dorongan kuat dari kelompok perempuan, organisasi sipil, dan publik luas, pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan konkret. Reformasi menyeluruh diyakini akan menjadi langkah penting dalam mengembalikan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang adil, humanis, dan dipercaya rakyat.