Prabowo Subianto Akui Korupsi Masih Marak di Pemerintahan, Termasuk BUMN dan BUMD

Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa budaya korupsi masih marak terjadi di institusi pemerintahan pada masa kepemimpinannya, bahkan hingga berbagai tingkatan. Pernyataan itu ia sampaikan saat membacakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut praktik korupsi juga masih ditemukan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, hal ini bukan sekadar fakta yang harus diterima, melainkan tantangan serius yang perlu dihadapi dan diatasi bersama.

Ia menilai korupsi di BUMN dan BUMD merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Untuk itu, ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh, mulai dari penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, melibatkan audit independen, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Prabowo juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi korupsi yang ditemukan. Ia berharap partisipasi publik dapat memperkuat budaya anti-korupsi di Indonesia.

“Dengan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, saya yakin kita mampu memberantas budaya korupsi ini,” ujarnya. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan BUMN dan BUMD sebagai lembaga yang bersih, berintegritas, dan mampu berkontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.