Prabowo Sebut DPR Akan Hapus Tunjangan Jumbo dan Hentikan Sementara Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan terkait fasilitas anggota dewan, termasuk penghapusan tunjangan jumbo dan pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, serta para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menegaskan, keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Menurutnya, aspirasi publik yang menuntut penghematan menjadi pertimbangan utama. “Rakyat menginginkan penggunaan anggaran negara yang lebih bijak dan tepat sasaran. Karena itu, tunjangan jumbo akan dievaluasi dan kunjungan kerja ke luar negeri dihentikan sementara,” ujar Prabowo.

Dengan kebijakan ini, para anggota DPR diharapkan lebih fokus menjalankan fungsi legislatif di dalam negeri. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri diharapkan bisa menekan pengeluaran yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari anggaran negara harus dirasakan langsung dampaknya oleh rakyat,” tegasnya.

Langkah ini menuai beragam respons. Sebagian pihak menyambut positif sebagai bentuk tanggung jawab DPR terhadap pengelolaan anggaran. Namun, ada pula yang menilai penghentian kunjungan kerja ke luar negeri berpotensi mengurangi peluang anggota dewan memperoleh wawasan internasional yang bermanfaat.

Prabowo menyebutkan, kebijakan tersebut akan segera dibahas lebih lanjut dalam forum DPR untuk dirumuskan secara resmi. Ia berharap keputusan ini dapat segera diimplementasikan demi menciptakan penggunaan anggaran negara yang lebih efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat.