Menteri Yusril Sebut Ekonomi RI Kalah dari Singapura Akibat Abaikan Kepastian Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya mengenai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Yusril menggarisbawahi bahwa salah satu penyebab utama sulitnya target pertumbuhan ekonomi tercapai adalah karena pengabaian sistem hukum. Ia menekankan urgensi strategi baru yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga pada fondasi hukum yang kuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung internasional.

Menurut Yusril, minimnya inovasi dan investasi di sektor teknologi, serta masalah infrastruktur dan regulasi yang rumit, memang berkontribusi pada disparitas pertumbuhan ekonomi. Namun, ia secara spesifik menyoroti bahwa di balik semua itu, sistem hukum yang lemah atau terabaikan menjadi penghalang fundamental. Lingkungan hukum yang tidak pasti atau kurang kondusif dapat menghambat arus investasi asing dan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global, bahkan jika inovasi dan infrastruktur sudah diperbaiki.

Yusril kembali menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi, namun ia menempatkan isu ini dalam bingkai hukum. Ia menjelaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan konsisten, perbaikan regulasi hanya akan menjadi formalitas belaka. Birokrasi yang rumit seringkali berakar pada interpretasi hukum yang ambigu atau peluang korupsi yang tidak dapat ditindak tegas, sehingga menjadi batu sandungan bagi pengusaha lokal dan asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain infrastruktur, Yusril juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam bidang hukum. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, yang juga memahami dan menghormati sistem hukum. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan aparat yang berintegritas dan profesional, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Yusril mengusulkan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dengan kepastian hukum yang jelas. Kedua, menyederhanakan regulasi dan memperbaiki iklim investasi, didukung oleh penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk aspek kesadaran hukum, untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan patuh hukum.

Dalam penutupnya, Yusril menekankan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi Indonesia cukup besar, dengan strategi yang tepat, terutama dalam membangun sistem hukum yang kuat dan transparan, Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan hukum sebagai pilar utamanya.

Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang erat, terutama dalam reformasi hukum, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.