Nasional

KPK Minta Menteri Baru dan Dicopot Prabowo Segera Laporkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh menteri yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Imbauan serupa juga berlaku bagi para menteri yang dicopot dari jabatannya.

KPK menegaskan bahwa pelaporan LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi setiap penyelenggara negara. Laporan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan maupun praktik korupsi.

Melalui imbauan ini, KPK berharap baik menteri baru maupun yang lengser dapat segera memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih serta bebas dari praktik korupsi.