Kolaborasi Tiga Lembaga, 50.000 Rumah Bersubsidi Dibangun untuk Pekerja

Pemerintah meningkatkan upaya penyediaan perumahan layak bagi pekerja melalui kolaborasi antara tiga lembaga, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Sinergi ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah bagi buruh dan pekerja, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi di berbagai sektor.

Menaker Yassierli menyampaikan bahwa program pembangunan rumah subsidi memberikan dua manfaat utama, yakni memperbaiki kualitas hidup para pekerja sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor terkait, mulai dari industri bahan bangunan hingga layanan konstruksi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Ia menyebut tingginya minat peserta membuat target awal 20 ribu unit rumah direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025.

BPS akan berperan menyediakan data lokasi strategis agar pembangunan tepat sasaran, dengan memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan informasi demografis dan ekonomi.

Dengan adanya dukungan lintas lembaga, pemerintah optimistis proyek ini dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup buruh di seluruh Indonesia.