Keprihatinan Kemendagri Atas Operasi Tangkap Tangan Bupati Pekalongan yang Kembali Coreng Citra Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan rasa prihatin yang mendalam menyusul terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Kasus yang menjerat pimpinan daerah di Jawa Tengah ini dipandang sebagai peringatan keras bagi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Pihak Kemendagri sangat menyayangkan insiden ini karena kasus serupa yang melibatkan kepala daerah seolah terus berulang meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Kejadian ini dinilai merusak upaya penguatan integritas yang selama ini dibangun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sejalan dengan proses hukum yang sedang berjalan, Kemendagri menegaskan akan menghormati sepenuhnya langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Selain itu, ditegaskan pula bahwa tidak akan ada intervensi terhadap proses penyidikan guna mengungkap fakta-fakta dalam perkara tersebut secara tuntas.

Guna menjaga roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu, pemerintah pusat akan segera menyiapkan langkah-langkah administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini termasuk penunjukan pelaksana tugas jika status hukum bupati yang bersangkutan telah ditingkatkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.

Kasus ini menjadi evaluasi besar bagi seluruh kepala daerah untuk lebih mawas diri dan menjauhi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Kemendagri berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir dan mendorong pengawasan internal di setiap pemerintah daerah agar lebih diperketat demi menjaga amanah masyarakat.