DPR Akui Belum Maksimal Jalankan Tugas, Puan Maharani Sampaikan Permintaan Maaf

Gelombang demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025 berujung ricuh setelah massa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Aksi yang awalnya berjalan damai tersebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat di parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai respons atas aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar lembaga legislatif dapat memenuhi harapan rakyat.

Para demonstran menuntut sejumlah hal, mulai dari perbaikan kondisi ekonomi, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga transparansi dalam pengambilan kebijakan. Mereka menilai suara rakyat belum diakomodasi dengan baik oleh DPR.

Merespons tuntutan tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk terus berbenah. Politikus PDI-P itu menambahkan, DPR akan lebih proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. “Kami berkomitmen untuk bekerja lebih keras dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat,” ujarnya.

Pengamat politik menilai insiden ini menjadi pengingat pentingnya dialog dan komunikasi terbuka antara pemerintah dan rakyat. Keterbukaan serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan dinilai sebagai kunci untuk mencegah ketegangan serupa di masa depan.

Masyarakat pun berharap permintaan maaf DPR bukan sekadar janji retorika, melainkan diikuti langkah nyata. Publik ingin melihat adanya perbaikan signifikan dalam kinerja wakil rakyat, terutama terkait akuntabilitas dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat.

Kerusuhan dalam rangkaian aksi demonstrasi ini menjadi peringatan bagi DPR agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kerja nyata dan komunikasi yang terbuka, kepercayaan publik terhadap DPR diharapkan dapat pulih dan semakin kuat.