Divisi EPC PT PP Terseret Korupsi Proyek Fiktif, KPK Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka tabir praktik korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur. Kali ini, temuan mengarah ke Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk tahun anggaran 2022–2023. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa modus yang digunakan adalah pembuatan proyek-proyek fiktif, di mana kegiatan sebenarnya tidak pernah dilakukan, namun tetap dibuatkan dokumen pembayaran.

Dalam praktiknya, invoice tetap diterbitkan seolah-olah proyek benar-benar telah dijalankan dan diselesaikan. Padahal, seluruh kegiatan tersebut hanya ada di atas kertas. Proyek fiktif ini kemudian digunakan sebagai alat untuk mencairkan dana, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 80 miliar.

Dengan memanfaatkan teknik investigasi forensik keuangan dan pemeriksaan data, KPK berhasil mengidentifikasi kejanggalan pada laporan keuangan perusahaan. Penelusuran kemudian diperkuat dengan pengumpulan bukti lapangan dan pemeriksaan saksi terkait.

Kerugian negara yang timbul akibat skema proyek fiktif ini sangat besar. Selain menguras anggaran negara, praktik tersebut juga menghambat realisasi proyek infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat. Proyek-proyek yang seharusnya mendukung pembangunan justru menjadi ladang penyalahgunaan wewenang.

KPK menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini hingga ke proses hukum yang tegas terhadap para pihak yang terlibat. Selain itu, KPK menegaskan pentingnya pengawasan internal di BUMN dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik korupsi serupa.

KPK berkomitmen untuk terus mengungkap kasus-kasus serupa dan mengedepankan penegakan hukum sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dan BUMN. Harapannya, ke depan, sistem pengadaan dan pelaksanaan proyek di Indonesia dapat menjadi lebih bersih dan akuntabel.