Dahnil Sebut Prabowo Punya Visi Bentuk Kementerian Haji dan Umrah Sejak 2014

Visi untuk membentuk kementerian khusus yang menangani ibadah haji dan umrah ternyata bukan rencana baru bagi Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara kementerian terkait, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyebutkan bahwa gagasan ini sudah dipikirkan oleh Prabowo sejak keikutsertaannya dalam kontestasi politik tahun 2014 silam.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini bertujuan untuk memberikan fokus penuh pada pelayanan jemaah asal Indonesia yang jumlahnya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dengan adanya kementerian yang berdiri sendiri, diharapkan tata kelola, pengawasan, serta perlindungan terhadap jemaah dapat dilakukan dengan lebih mendalam, efektif, dan profesional tanpa tercampur dengan urusan administratif kementerian lainnya.

Dahnil menjelaskan bahwa visi ini lahir dari keinginan untuk memastikan negara hadir sepenuhnya dalam setiap tahapan ibadah yang dilakukan masyarakat di tanah suci. Selama ini, urusan haji dan umrah berada di bawah naungan kementerian yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas, sehingga pembentukan lembaga setingkat kementerian dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan standar pelayanan secara signifikan.

Langkah ini juga dinilai strategis dalam memperkuat diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, mengingat urusan haji dan umrah melibatkan koordinasi antarnegara yang sangat intens. Visi yang telah ada sejak satu dekade lalu ini kini mulai diwujudkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di bawah kepemimpinan nasional saat ini.