BGN Diminta Cabut Izin SPPG yang Lalai, Keamanan Pemberian MBG Harus Diutamakan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Menurut Charles, kelalaian tersebut tidak hanya mencederai amanah program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga membahayakan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat.

Charles menegaskan bahwa kualitas dan keamanan makanan yang diberikan melalui program MBG harus menjadi perhatian utama. Ia menyoroti bahwa BGN tidak boleh hanya fokus pada pencapaian jumlah penerima manfaat semata, apalagi setelah lembaga tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah. Menurutnya, pendekatan kuantitatif harus dibarengi dengan pengawasan kualitas yang ketat.

Dalam rapat bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Charles menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap SPPG yang tidak mematuhi standar penyediaan gizi. “BGN tidak boleh menutup mata atas pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Jika terbukti lalai, maka izinnya harus dicabut,” tegasnya.

DPR juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pelaksana untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Setiap SPPG diharapkan menjalankan peran secara bertanggung jawab agar kualitas MBG benar-benar terjamin, terutama dalam hal higienitas dan kandungan gizi.

Sebagai solusi jangka panjang, DPR mengusulkan agar BGN memperbaiki sistem pemantauan melalui inspeksi berkala, peningkatan pelatihan bagi petugas lapangan, dan digitalisasi proses pelaporan untuk transparansi data. Langkah ini penting guna mencegah terulangnya kasus kelalaian yang dapat berdampak negatif terhadap anak-anak.

Program MBG merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Namun keberhasilannya tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari kualitas pelaksanaan di lapangan. DPR menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah hal yang tak bisa ditawar dan pengawasan terhadap SPPG harus diperketat agar tujuan mulia program ini benar-benar tercapai.